Bawaslu Kabupaten Subang Dorong Fasilitas Layanan Publik yang Inklusif
|
Subang - Pemenuhan hak penyandang disabilitas dan perempuan perlu menjadi bagian dari penyelenggaraan kelembagaan Bawaslu. Tidak hanya dalam pelaksanaan pengawasan pemilu, prinsip inklusivitas juga perlu diwujudkan melalui ketersediaan fasilitas dan akses layanan yang setara bagi seluruh masyarakat.
Hal tersebut menjadi salah satu perhatian Bawaslu Kabupaten Subang dalam Rapat Dalam Kantor (RDK) bertema Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Bawaslu Kabupaten Subang di Aula Kantor Bawaslu Kabupaten Subang, Rabu (18/11/2026).
Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Subang, Cucu Kodir Jaelani, menyampaikan bahwa terdapat arahan dan instruksi dari Bawaslu RI mengenai pentingnya membangun lingkungan kelembagaan yang inklusif, ramah disabilitas, serta memperhatikan perlindungan hak-hak perempuan.
“Intinya bahwa hak-hak disabilitas dan hak-hak perempuan ini harus dilindungi dalam berbagai aspek. Ruangan dan gedung kita semestinya ramah disabilitas, termasuk bagi pengguna kursi roda. Begitu juga hak perempuan, misalnya bagi ibu menyusui yang membutuhkan ruang laktasi,” ujar Cucu.
Menurutnya, prinsip inklusivitas perlu diterapkan secara nyata melalui penyediaan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh seluruh kalangan. Akses bagi penyandang disabilitas, termasuk pengguna kursi roda, serta fasilitas pendukung kebutuhan perempuan merupakan bagian yang perlu diperhatikan dalam lingkungan kelembagaan.
Pembahasan tersebut juga menjadi bahan evaluasi bagi Bawaslu Kabupaten Subang dalam melihat kesiapan fasilitas kantor untuk mendukung pelayanan yang lebih inklusif. Pemenuhan kebutuhan tersebut memerlukan perhatian terhadap aspek penempatan fasilitas dan dukungan penganggaran.
Bawaslu Kabupaten Subang memandang bahwa lingkungan kelembagaan yang inklusif merupakan bagian dari upaya memberikan pelayanan yang setara dan memastikan tidak ada masyarakat yang mengalami hambatan dalam mengakses layanan kelembagaan.
Melalui evaluasi ini, prinsip aksesibilitas dan perlindungan hak perempuan diharapkan menjadi perhatian dalam pengembangan sarana dan prasarana Bawaslu Kabupaten Subang, sejalan dengan upaya mewujudkan lembaga pengawas pemilu yang terbuka, responsif, dan inklusif.
Penulis dan Foto: G. Eki Pribadi