Lompat ke isi utama

Berita

Bawaslu Kabupaten Subang Bahas Arah Pembaruan Penegakan Hukum Pidana Pemilu

Bawaslu

Subang - Penegakan hukum pidana pemilu membutuhkan pembaruan regulasi agar mampu menjawab tantangan penyelenggaraan pemilu yang terus berkembang. Isu tersebut menjadi pembahasan dalam Diskusi Pojok Pengawasan yang diselenggarakan Bawaslu Kabupaten Subang secara daring melalui Zoom, Kamis (19/11/2026).

Diskusi mengangkat tema “Ius Constituendum: Penegakan Hukum Pidana Pemilu” dengan menghadirkan Angga sebagai narasumber.

Anggota Bawaslu Kabupaten Subang, Cucu Kodir Jaelani, dalam arahannya menyampaikan bahwa pembahasan mengenai ius constituendum menjadi relevan di tengah proses pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu. Menurutnya, regulasi yang akan datang diharapkan dapat memberikan arah bagi penegakan hukum pidana pemilu.

“Materi hari ini cukup menarik ya, ius constituendum, hukum yang dicita-citakan atau hukum yang diharapkan di masa yang akan datang mengenai tindak pidana pemilu. Walaupun hari ini RUU Pemilu sedang dibahas, apakah pembahasannya akan sampai pada norma-norma mengenai tindak pidana pemilu tentu yang tahu adalah DPR dan pemerintah,” ujar Cucu.

Ia menegaskan bahwa Bawaslu di tingkat kabupaten sebagai pelaksana teknis akan tetap menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Tentu kita sebagai pelaksana teknis di tingkat kabupaten, taat dan patuh tentunya terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang nanti disahkan. Apapun itu, tentu kita berjalan pada koridor yang aturannya sudah ditetapkan,” tambahnya.

Dalam pemaparannya, Angga menjelaskan perbedaan antara ius constitutum dan ius constituendum. Ius constitutum merupakan hukum yang berlaku saat ini, sedangkan ius constituendum merupakan hukum yang dicita-citakan untuk diberlakukan pada masa mendatang. Perbedaan tersebut menjadi landasan untuk melihat kebutuhan pembaruan hukum pidana pemilu berdasarkan kondisi dan tantangan yang dihadapi saat ini.

Pembahasan kemudian diarahkan pada sejumlah persoalan penegakan hukum pidana pemilu, mulai dari aspek norma, kelembagaan hingga prosedur penanganan perkara. Dari sisi norma, tantangan mencakup rumusan delik yang belum sepenuhnya menjangkau perkembangan modus pelanggaran serta persoalan sanksi yang perlu disesuaikan dengan karakteristik tindak pidana pemilu.

Dari sisi kelembagaan, penguatan koordinasi antarlembaga penegak hukum menjadi salah satu kebutuhan penting. Sementara dari sisi prosedur, keterbatasan waktu penanganan perkara, kebutuhan pembuktian, serta koordinasi dalam proses penanganan menjadi aspek yang perlu mendapat perhatian.

Angga juga menyoroti pentingnya pembaruan hukum acara dan pembuktian, termasuk kejelasan batas waktu penanganan, penguatan alat bukti digital, serta koordinasi antarpihak yang terlibat dalam penegakan hukum pidana pemilu.

Sebagai arah pembaruan, materi diskusi menekankan tiga aspek utama, yakni konsolidasi kerangka hukum, pembaruan kelembagaan dan prosedur, serta visi jangka panjang penegakan hukum yang lebih terintegrasi. Pembaruan tersebut diharapkan dapat menghadirkan sistem penegakan hukum pemilu yang lebih responsif, efektif, dan mampu memberikan kepastian hukum.

Melalui Diskusi Pojok Pengawasan ini, Bawaslu Kabupaten Subang mendorong penguatan pemahaman terhadap perkembangan hukum kepemiluan, sekaligus membangun ruang diskusi mengenai arah penegakan hukum pidana pemilu di masa mendatang.

Penulis: G. Eki Pribadi