Lompat ke isi utama

Berita

Bawaslu Kabupaten Subang Jangkau 30 Kecamatan dalam Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih

Bawaslu

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Subang, Cucu Kodir Jaelani saat menyampaikan arahan pada kegiatan Rapat Dalam Kantor (RDK) bertema Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Bawaslu Kabupaten Subang di Aula Kantor Bawaslu Kabupaten Subang, Rabu (18/11/2026).

Subang - Bawaslu Kabupaten Subang telah melaksanakan uji petik pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) di 30 kecamatan sepanjang 2026. Pengawasan tersebut menjangkau sedikitnya tiga desa di setiap kecamatan sebagai upaya memastikan akurasi data pemilih berdasarkan kondisi faktual di lapangan.

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Kabupaten Subang, Cucu Kodir Jaelani, menyampaikan bahwa uji petik menjadi salah satu metode pengawasan yang dilakukan untuk mengawal proses pemutakhiran data pemilih oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Subang.

“Uji petik ini sudah kita lakukan ke 30 kecamatan dan dari tiap kecamatan itu minimal tiga desa yang kita kunjungi. Alhamdulillah, tahun ini kita bisa melaksanakan pengawasan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan dengan metode uji petik,” ujar Cucu dalam Rapat Dalam Kantor (RDK) bertema Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Bawaslu Kabupaten Subang di Aula Kantor Bawaslu Kabupaten Subang, Rabu (18/11/2026).

Ia menjelaskan, pengawasan PDPB dilaksanakan melalui beberapa metode. Pertama, pengawasan langsung terhadap proses pencocokan dan penelitian (coklit) yang dilakukan KPU. Dalam pelaksanaannya, Bawaslu melakukan pengawasan untuk memastikan proses pemutakhiran data pemilih berjalan sesuai ketentuan.

Kedua, melalui uji petik dengan mendatangi langsung wilayah dan masyarakat untuk memperoleh gambaran faktual mengenai data pemilih. Jangkauan pengawasan di 30 kecamatan tersebut menjadi bagian dari upaya Bawaslu dalam memperkuat pengawasan di tingkat akar rumput.

Ketiga, melalui pengembangan pengawasan partisipatif dengan melibatkan pemilih pemula melalui program Bawaslu Ngajar Ka Sakola. Program ini tidak hanya memberikan pemahaman mengenai kepemiluan, tetapi juga membuka ruang bagi siswa untuk menyampaikan informasi apabila belum terdaftar sebagai pemilih.

“Ketika kita hadir ke sekolah dan berdiskusi dengan siswa, apabila ada yang merasa belum terdaftar sebagai pemilih, mereka dapat mengisi tautan yang sudah kita sediakan. Data dari isian tersebut kemudian menjadi bahan bagi Bawaslu untuk disampaikan kepada KPU sebagai saran perbaikan,” jelasnya.

Menurut Cucu, pendekatan tersebut menjadi salah satu bentuk pengembangan pengawasan partisipatif yang menghubungkan pendidikan politik dengan upaya pemenuhan hak pilih masyarakat. Dengan demikian, siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan tentang kepemiluan, tetapi juga dapat berpartisipasi dalam mengawasi pemutakhiran data pemilih.

Melalui evaluasi ini, Bawaslu Kabupaten Subang juga membahas tindak lanjut hasil pengawasan, termasuk pengolahan informasi yang diperoleh dari uji petik dan pengawasan partisipatif untuk disampaikan kepada KPU Kabupaten Subang.

Bawaslu Kabupaten Subang terus mendorong agar pengawasan PDPB dilaksanakan secara berkelanjutan dan tidak hanya bertumpu pada pengawasan administratif. Keterlibatan masyarakat serta pemeriksaan faktual di lapangan menjadi bagian penting dalam mengawal akurasi data pemilih dan memastikan hak pilih warga negara terlindungi.

Penulis dan Foto: G. Eki Pribadi