Lompat ke isi utama

Berita

Syaiful Bachri: Bawaslu Butuh Mata, Telinga, dan Tangan Masyarakat untuk Mengawal Demokrasi

Bawaslu

Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Syaiful Bachri menyampaikan arahan pada pembukaan Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kabupaten Subang di Kantor Bawaslu Kabupaten Subang, Selasa (23/6/2026).

Subang - Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Syaiful Bachri, secara resmi membuka kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kabupaten Subang di Kantor Bawaslu Kabupaten Subang, Selasa (23/6/2026).

Kegiatan yang mengusung tema "Berfungsi dan Bergerak untuk Pemilu 2029 yang Bermartabat" tersebut diikuti oleh 20 peserta yang sebelumnya telah menyelesaikan pembelajaran mandiri melalui audio visual dan modul pembelajaran yang disediakan Bawaslu.

Dalam sambutannya, Syaiful Bachri menjelaskan bahwa Pendidikan Pengawas Partisipatif merupakan program nasional Bawaslu yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia sebagai bagian dari upaya memperkuat keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu.

"Kegiatan P2P ini tentunya ini program masuk di Bawaslu itu sebagai program nasional. Sebagai PN di mana kegiatan ini diselenggarakan di seluruh kabupaten/kota se-Indonesia. 514 kabupaten/kota, Bawaslu kabupaten/kota se-Indonesia menyelenggarakan P2P pada tahun ini," ujar Syaiful.

Ia menjelaskan, program tersebut merupakan kelanjutan dari berbagai program kaderisasi pengawasan partisipatif yang telah dikembangkan Bawaslu sejak beberapa tahun terakhir, mulai dari Gerakan Sejuta Relawan hingga Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP). Menurutnya, program tersebut lahir dari kebutuhan untuk memperluas keterlibatan masyarakat dalam mengawal demokrasi.

Syaiful menegaskan bahwa keterbatasan jumlah personel pengawas menjadi salah satu alasan pentingnya penguatan pengawasan partisipatif di tengah masyarakat.

"Urgensinya adalah kita sangat sadar memahami bahwa personil Bawaslu itu sangat terbatas. Di tingkat kabupaten hanya ada 5 orang, di kecamatan ada 3 orang, di desa/kelurahan ada 1 orang, dan di TPS hanya ada 1 orang," katanya.

Dengan kondisi tersebut, lanjutnya, pengawasan pemilu tidak akan berjalan optimal apabila hanya mengandalkan struktur formal Bawaslu. Karena itu, keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting dalam menjaga integritas dan kualitas demokrasi.

"Oleh karena itu, kehadiran sahabat-sahabat sekalian di program Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) ini menjadi instrumen yang sangat krusial. Bawaslu membutuhkan mata, telinga, dan tangan dari elemen masyarakat, khususnya rekan-rekan mahasiswa, pelajar, dan aktivis pemuda yang hadir di sini untuk ikut serta mengawal jalannya demokrasi," tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa tantangan demokrasi ke depan membutuhkan partisipasi aktif masyarakat dalam mengedukasi lingkungan sekitarnya agar tidak mudah terprovokasi serta mampu menjaga iklim demokrasi yang sehat dan kondusif.

Pada kesempatan tersebut, Syaiful Bachri menyampaikan apresiasi kepada Bawaslu Kabupaten Subang yang tetap berkomitmen menyelenggarakan Pendidikan Pengawas Partisipatif di tengah berbagai keterbatasan yang ada. Ia berharap seluruh peserta dapat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memperkuat pengetahuan dan kapasitas pengawasan partisipatif.

"Serap ilmunya, diskusikan strateginya, dan jadilah agen perubahan untuk demokrasi di Kabupaten Subang."

Usai menyampaikan sambutannya, Syaiful Bachri secara resmi membuka kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Bawaslu Kabupaten Subang Tahun 2026. Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan mampu menjadi bagian dari gerakan pengawasan partisipatif yang berkelanjutan dalam mewujudkan Pemilu 2029 yang bermartabat.

Penulis dan Foto: G. Eki Pribadi