Pojok Pengawasan Bawaslu Kabupaten Subang Bahas Penguatan SDM dan Organisasi untuk Tingkatkan Kinerja Pengawasan

Subang - “Pengawasan pemilu membutuhkan sumber daya manusia yang profesional, berintegritas, dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi serta dinamika demokrasi yang terus berkembang,” ujar Anggota Bawaslu Kabupaten Subang, Imanudin, dalam kegiatan Pojok Pengawasan yang digelar secara daring melalui Zoom, Selasa (12/5/2026).

Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Bawaslu Kabupaten Subang sebagai bagian dari penguatan kapasitas kelembagaan dan pengawasan pada masa non-tahapan pemilu. Kegiatan ini diikuti oleh jajaran internal Bawaslu Kabupaten Subang serta Alumni P2P.

Dalam pemaparannya, Imanudin menjelaskan bahwa penguatan kapasitas SDM dan organisasi menjadi faktor penting dalam mendukung kualitas pengawasan pemilu yang profesional dan berintegritas. Menurutnya, perubahan dinamika politik dan perkembangan teknologi menuntut peningkatan kapasitas organisasi secara berkelanjutan.

Ia menyampaikan bahwa pengembangan kapasitas SDM bertujuan untuk meningkatkan kompetensi teknis pengawasan pemilu, membangun integritas dan etika penyelenggara, meningkatkan kemampuan analisis dan penyelesaian sengketa, serta mendorong adaptasi terhadap perkembangan teknologi informasi.

Lebih lanjut, Imanudin memaparkan sejumlah strategi pengembangan SDM yang dapat dilakukan, di antaranya melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan, workshop regulasi kepemiluan terbaru, penguatan kemampuan digital dan penggunaan aplikasi pengawasan, serta evaluasi kinerja guna meningkatkan profesionalisme pengawas pemilu.

Selain penguatan SDM, ia juga menekankan pentingnya penguatan organisasi melalui peningkatan koordinasi internal dan eksternal, pembangunan budaya kerja yang disiplin dan transparan, optimalisasi sistem administrasi, serta penguatan tata kelola kelembagaan yang akuntabel.

Dalam paparannya, Imanudin turut menyoroti pentingnya pemanfaatan teknologi dalam pengawasan pemilu, seperti penggunaan aplikasi pelaporan pelanggaran, digitalisasi data dan administrasi pengawasan, pemanfaatan media sosial sebagai sarana edukasi publik, hingga peningkatan keamanan data dan informasi.

Meski demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi, seperti keterbatasan sumber daya manusia, belum meratanya pelatihan, perkembangan modus pelanggaran pemilu, serta kendala koordinasi antarlembaga.

Untuk menjawab tantangan tersebut, menurutnya diperlukan peningkatan program pelatihan secara berkala, kerja sama dengan lembaga pendidikan dan masyarakat, inovasi dalam sistem pengawasan, serta penguatan pengawasan internal organisasi.

Imanudin menegaskan bahwa pengembangan SDM dan penguatan organisasi merupakan kunci keberhasilan pengawasan pemilu. Sinergi antara kompetensi individu dan tata kelola organisasi yang baik akan menciptakan pengawasan yang efektif sekaligus mendukung demokrasi yang berkualitas.