Puadi Luncurkan Buku “Pertarungan Kepentingan”: Mengulas Dinamika Interaksi Antaraktor dalam Pengawasan Pemilu

Subang - Anggota Bawaslu Puadi meluncurkan buku berjudul “Pertarungan Kepentingan: Interaksi Antaraktor dalam Pengawasan Pemilu”. Buku ini lahir dari refleksi panjang atas dinamika pengawasan pemilu yang kerap menjadi arena tarik-menarik kepentingan antara penyelenggara, peserta, aparat negara, dan masyarakat sipil.

Puadi menjelaskan, pengawasan pemilu tidak bisa hanya dipandang dari sisi hukum formal, melainkan juga perlu dibaca melalui kacamata politik hukum dan sosiologi kekuasaan. Ia menilai, Bawaslu tidak berada di ruang steril, melainkan di tengah pusaran kepentingan politik, perubahan regulasi, dan ekspektasi publik yang tinggi.

“Pertarungan kepentingan adalah keniscayaan dalam politik, tetapi yang membedakan demokrasi sejati adalah kemampuan kita mengelola kepentingan itu dalam bingkai hukum, etika, dan integritas,” katanya saat peluncuran buku di Jakarta, Sabtu (1/11/2025).

Ia menekankan bahwa pengawasan membutuhkan kemampuan membaca serta menavigasi kekuatan politik yang beroperasi di balik layar. Menurutnya, pengawas pemilu merupakan guardian institution atau penjaga nilai-nilai dasar demokrasi yang berfungsi tidak hanya secara korektif, tetapi juga preventif untuk memastikan setiap tahapan pemilu berjalan jujur, adil, dan transparan.

Dalam bagian lain bukunya, Puadi mengulas interaksi antaraktor dalam pengawasan pemilu yang bersifat ganda—dapat bersifat kolaboratif sekaligus kompetitif. “Di lapangan, pengawasan bisa menjadi ruang kerja sama yang produktif, tetapi juga arena konflik ketika kepentingan politik dan persepsi hukum saling beradu,” tulisnya.

Selain membedah relasi antaraktor seperti KPU, Bawaslu, partai politik, aparat keamanan, media, hingga masyarakat sipil, buku ini juga menyoroti pengaruh kepentingan politik terhadap kebijakan pengawasan, mulai dari penyusunan regulasi, proses rekrutmen anggota lembaga pengawas, hingga tekanan politik yang menguji independensi lembaga.

Buku tersebut terdiri atas enam bab. Bab pertama, Dinamika Pengawasan dalam Konstelasi Politik, menjelaskan bagaimana konstelasi politik nasional membentuk perilaku pengawasan. Bab kedua, Urgensi Kehadiran Pengawasan Pemilu, membahas bahwa keberadaan pengawas pemilu merupakan keniscayaan konstitusional. Bab ketiga, Interaksi Antaraktor: Antara Kolaborasi dan Kompetisi, menyoroti hubungan dinamis antarpenyelenggara.

Selanjutnya, bab keempat berjudul Pengaruh Kepentingan terhadap Kebijakan Pengawasan, mengungkap bagaimana kepentingan politik memengaruhi kebijakan pengawasan. Bab kelima membahas Desain Konstitusi dan Arah Reformasi, sementara bab keenam memuat Strategi Penguatan Pengawasan Pemilu yang Netral, Partisipatif, dan Berintegritas.

Puadi berharap, buku ini dapat menjadi refleksi sekaligus undangan berdialog bagi akademisi, penyelenggara pemilu, dan aktivis demokrasi agar terus memperkuat kelembagaan pengawasan yang partisipatif dan berintegritas.

“Ketika pengawasan lemah, demokrasi kehilangan arah. Namun, ketika pengawasan tegak, demokrasi menemukan pijakannya—keadilan, kebenaran, dan kedaulatan rakyat,” tegasnya.

Sebagai informasi, buku ini merupakan seri kedua yang ditulis Puadi bersama tenaga ahlinya, Bachtiar. Buku tersebut diangkat dari disertasinya yang sebelumnya berjudul “Dinamika Pengawasan Pemilu: Peran Bawaslu dan Interaksi Kepentingan.”