Lompat ke isi utama

Berita

Puadi Dorong Penguatan Kapasitas dan Konsistensi Penegakan Hukum Pemilu

Bawaslu

Anggota Bawaslu Puadi saat memberikan arahan dalam Diskusi Kamis Manis secara daring pada Kamis (09/04/2026).

Subang - Anggota Bawaslu Puadi terus mendorong penguatan kapasitas pengawasan sekaligus membangun konsistensi dalam penegakan hukum pemilu. Upaya tersebut dilakukan melalui forum Diskusi Kamis Manis bertema refleksi penanganan pelanggaran administratif.

Dalam arahannya, Puadi menegaskan bahwa penanganan pelanggaran pemilu tidak sekadar bersifat administratif, tetapi juga menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas demokrasi. Menurutnya, setiap proses penanganan pelanggaran harus mampu memperkuat integritas pemilu sekaligus menjaga kepercayaan publik.

“Penanganan pelanggaran pemilu merupakan bagian integral dari penegakan hukum yang secara langsung menentukan kualitas demokrasi elektoral kita,” ujar Puadi saat memberikan arahan dalam Diskusi Kamis Manis yang digelar secara daring, Kamis (9/4/2026).

Ia menjelaskan, forum tersebut menjadi ruang berbagi pengalaman dan praktik terbaik antarjajaran pengawas pemilu. Melalui forum ini, Puadi berharap pengawas dapat lebih tajam dalam mengidentifikasi persoalan serta mampu menyusun rekomendasi yang berbasis data dan pengalaman.

”Kita posisikan forum ini sebagai ruang epistemik dimana forum ini harus menjadi upaya kita membangun organisasi pembelajar di lingkungan Bawaslu,” katanya.

Puadi menambahkan, refleksi juga menjadi sarana penting untuk melakukan perbaikan dan transformasi kelembagaan. Evaluasi, menurutnya, tidak hanya melihat apa yang telah dilakukan, tetapi juga memahami faktor penyebab serta dampak dari setiap penanganan pelanggaran.

Di sisi lain, ia mengingatkan berbagai tantangan dalam pengawasan pemilu, seperti praktik politik uang yang semakin terselubung, isu netralitas aparatur sipil negara, hingga pelanggaran berbasis digital yang semakin kompleks. Kondisi tersebut menuntut Bawaslu untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan dan profesionalitas pengawas.

“Hukum tidak cukup hanya ditegakkan secara normatif, penangan pelanggaran yang kita lakukan harus memberi efek jera dan dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap Bawaslu,” tegasnya.

Melalui momentum tersebut, Puadi mengajak seluruh jajaran pengawas pemilu untuk memperkuat komitmen dan meningkatkan kualitas penanganan pelanggaran, guna mewujudkan Bawaslu yang semakin profesional dan berintegritas.

Penulis: G. Eki Pribadi
Foto: Bawaslu