Puadi: Buku Peran Strategis Bawaslu Diharapkan Jadi Rujukan Pengawasan Pemilu

Subang - Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Puadi berharap buku berjudul Peran Strategis Bawaslu dalam Memperkuat Demokrasi Elektoral dapat menjadi rujukan bagi kalangan akademisi dan masyarakat yang ingin memahami kompleksitas pengawasan pemilu di Indonesia.

Harapan tersebut disampaikan Puadi saat membuka kegiatan bedah buku yang diselenggarakan secara daring, Selasa (3/3/2026).

“Saya harap bisa menjadi sumber inspirasi bagi generasi muda bahwa berkarir di dunia kepemiluan bukan sekadar pekerjaan, tetapi panggilan jiwa untuk menjaga martabat kedaulatan rakyat,” ucapnya.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu itu juga menawarkan gagasan mengenai pentingnya digitalisasi pengawasan pemilu. Menurutnya, perkembangan teknologi informasi menuntut pendekatan baru dalam mengawasi dinamika politik digital yang berkembang sangat cepat.

“Kita tidak bisa lagi mengawasi politik digital dengan cara konvensional. Kita tidak bisa lagi merespons hoaks yang menyebar dalam hitungan detik dengan rapat koordinasi yang memakan waktu berhari-hari,” terangnya.

Puadi menjelaskan bahwa sebuah buku pada dasarnya merupakan potret pemikiran pada satu titik waktu dan sudut pandang tertentu. Oleh karena itu, gagasan yang disajikan di dalamnya akan terus berkembang seiring dinamika zaman dan perkembangan praktik demokrasi.

Ia juga mengakui bahwa karya yang disusunnya tidak luput dari kekurangan. Namun menurutnya, ketidaksempurnaan tersebut justru menjadi ruang untuk pengembangan kajian dan diskursus yang lebih luas di masa mendatang.

"Mungkin ada bagian-bagian yang masih perlu diperdalam secara empiris, atau perspektif yang belum tergarap memadai. Bahkan, saya menyadari ada data-data terbaru yang mungkin belum sempat terakomodasi di dalamnya," tuturnya.

Melalui penerbitan buku tersebut, Puadi berharap diskursus mengenai pengawasan pemilu dapat terus berkembang, sekaligus mendorong lahirnya inovasi baru dalam memperkuat kualitas demokrasi elektoral di Indonesia.