Lompat ke isi utama

Berita

Matangkan MoU Pendidikan Politik, Bawaslu Jabar dan AMS Bangun Budaya Demokrasi Berkeadaban

Bawaslu

Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat H. Zacky Muhammad Zam Zam menyampaikan sambutan dalam acara Tasyakuran Milangkala ke-60 Angkatan Muda Siliwangi (AMS) di Gedung Pengurus Pusat AMS, Jalan Braga, Kota Bandung, Senin (9/11/2026).

Subang - Penguatan kapasitas literasi demokrasi generasi muda dan perluasan jejaring pengawasan partisipatif terus diakselerasi Bawaslu Provinsi Jawa Barat melalui konsolidasi strategis bersama organisasi kemasyarakatan pemuda.

Komitmen tersebut ditindaklanjuti dalam momentum Tasyakuran Milangkala ke-60 Angkatan Muda Siliwangi (AMS) yang digelar di Sekretariat Pengurus Pusat AMS, Jalan Braga Nomor 25-B, Kota Bandung, Senin (9/11/2026). Mengusung tema “Genep Puluh Taun Nanjeurkeun Jati, Ngariksa Ajén, Ngaroncé Harepan”, agenda kebangsaan ini menjadi ruang konkret untuk merealisasikan penjajakan kerja sama yang sebelumnya telah dibahas dalam audiensi resmi di Kantor Bawaslu Jabar pada 2 November 2026 lalu.

Hadir dan memberikan sambutan langsung di podium kehormatan, Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat, H. Zacky Muhammad Zam Zam, menegaskan bahwa kemitraan kelembagaan bersama organisasi kepemudaan seperti AMS merupakan instrumen vital dalam membangun ketahanan masyarakat terhadap kompleksitas dinamika elektoral.

“Tantangan demokrasi ke depan menuntut kesiapan generasi muda sebagai benteng pertahanan moral di ruang publik. Sinergi ini diarahkan untuk membekali pemuda pemahaman regulasi kepemiluan yang komprehensif, menolak politik transaksional, serta membendung penyebaran disinformasi dan hoaks di ranah digital,” tegas Zacky.

Dalam kerangka kerja sama tersebut, Bawaslu Jawa Barat mendukung penuh inisiatif AMS yang tengah merancang program Sekolah Politik bagi kalangan mahasiswa dan kader muda. Ketua 2 AMS Bidang Politik, Pemilu, dan HAM, Budi Purwa, menyatakan bahwa kurikulum kepemiluan dan silabus terstandarisasi dari Bawaslu akan menjadi rujukan utama materi pendidikan politik yang berakar pada nilai-nilai luhur budaya Sunda.

Sebagai payung hukum yang terarah dan berkelanjutan, Bawaslu Jawa Barat dan PB AMS tengah mematangkan proses penyusunan nota kesepahaman (MoU). Kesepakatan ini nantinya ditargetkan menjadi pedoman operasional kolaborasi pengawasan partisipatif dan pendidikan politik hingga menjangkau jajaran Bawaslu kabupaten/kota se-Jawa Barat.

Peringatan enam dekade kiprah AMS ini meneguhkan komitmen bersama untuk merawat kedaulatan rakyat melalui penciptaan ekosistem demokrasi yang berkeadaban, berintegritas, dan inklusif.

Sumber: Bawaslu Provinsi Jawa Barat