Bawaslu Subang Ikuti Rapat Evaluasi Perubahan Perbawaslu Terkait Bantuan Hukum

Bandung- Cucu Kodir Jaelani Kordiv Hukum, Humas dan Datin Bawaslu Kabupaten Subang mengikuti Rapat Evaluasi Pelaksanaan Produk Hukum Terkait Rencana Revisi Perbawaslu Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Bawaslu. Acara tersebut dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat di aula kantor dengan mengundang seluruh Bawaslu Kabupaten/Kota se- Jawa Barat pada Kamis (10/2/2022). Hadir Yusup Kurnia, Anggota Bawaslu Jabar dan Witra Evelin Sinaga, Kabag Hukum Bawaslu RI. Yusup Kurnia dalam sambutannya mengatakan bahwa, rapat evaluasi ini dilakukan untuk melihat bagaimana kondisi yang terjadi di kabupaten/kota dalam hal advokasi pengawas pemilu. “Kita ingin melihat bagaimana sesungguhnya positioning dalam konteks alur. Peran Bawaslu kabupaten/kota apakah bisa diberi kewenangan. Karena sudah sekian lama hal ini dibutuhkan,” kata Kordiv Hukum tersebut. Lebih lanjut, ia menginginkan pengawas perlu diberi pemahaman yang lebih lengkap mengenai tata cara administrasi, surat kuasa, hingga membuat kajian. “Pendampingan hukum butuh kapasitas, kami berharap ada peningkatan kapasitas. Seperti Legal Opinion. Isu lain adalah soal anggaran, standarisasinya terutama terkait kasus pidana. Rapat ini bisa dieksplor lebih dalam terkait Perbawaslu yang kita bahas,” ungkap Yusup. Sementara itu Witra Evelin Sinaga, menyampaikan materi mengenai substansi Perbawaslu yang membahas beberap aspek. Ia menekankan sebagaimana tadi disampaikan oleh Pa Yusup, bahwa ini semata-mata sebagai bentuk perlindungan bagi pengawas pemilu. “Latar belakang mengenai advokasi ini berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 dan juga karena ada perubahan regulasi struktur organisasi dan tata kerja sekretariat lembaga bawaslu (Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2021,” paparnya Karena baginya ini jelas memberikan perlindungan bagi jajaran pengawas pemilu. Namun, ada beberapa hal seperti kewenangan, ruang lingkup, pihak pemberi, pihak penerima, jenis advokasi, mekanisme, hak & kewajiban, serta anggaran yang perlu direvisi untuk disesuaikan dengan kebutuhan Bawaslu. Ia juga mencoba menjelaskan beberapa hal yang dianggap kurang dalam Perbawaslu Bantuan Hukum yang berimplikasi pada efektifitas dan efisiensi advokasi itu sendiri. “Kenapa advokasi tidak bisa dilakukan oleh Bawaslu kabupaten/kota, karena pada tahun 2018 baru dibentuk dan tentunya mempertimbangkan Sumber Daya Manusia (SDM),” kata Witra. Kemudian ia mengatakan bahwa dalam konteks ruang lingkup, kenapa relawan pemilu tidak diberi bantuan hukum, karena relawan tidak disumpah dan tidak ada tanda tangan fakta integritas. Jenis advokasi, lanjut Witra, khusus untuk DKPP, hukum acaranya tidak boleh mengizinkan untuk diwakili, jadi hanya sebatas mendampingi seperti menyusun dalil di persidangan. Juga kenapa tidak ada template permohonan dan surat kuasa yg baku, karena jika dibuat baku, ketika dilakukan secara cepat, Bawaslu kabupaten/kota hawatir akan kesulitan. Terakhir ia menyampaikan bahwa anggaran bantuan hukum banyak tidak digunakan. Padahal anggaran tersebut bisa dicairkan dalam hal litigasi dan non litigasi. Ligitasi Seperti konsultasi ke provinsi dan dalam proses persidangan.