Bawaslu Jalin Kerja Sama dengan FISIPOL Unhas untuk Penguatan Demokrasi dan Pengawasan Partisipatif

Subang - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) Universitas Hasanuddin (Unhas) dalam rangka pengembangan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta penguatan pengawasan partisipatif.

Dalam sambutannya, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengajak mahasiswa dan akademisi untuk lebih terlibat aktif dalam perkembangan demokrasi, baik di tingkat nasional maupun internasional. Ia juga mendorong FISIPOL Unhas untuk mengambil peran dalam riset-riset internasional terkait keadilan pemilu.

"Kami ingin mengajak kampus lebih terlibat aktif dalam perkembangan demokrasi, tidak hanya nasional tapi juga internasional. Mengingat pengalaman kami sebagai Presiden Global Network on Electoral Justice (GNEJ) periode 2022-2024, banyak hal yang bisa kita bagikan dan riset bersama terkait hubungan internasional dan peran penyelenggara pemilu," katanya di Ruang Rapat Dekan FISIPOL Unhas, Senin (12/1/2026).

Bagja berharap kerja sama tersebut mampu melahirkan skema pengawasan partisipatif yang lebih tajam, khususnya dalam menghadapi tantangan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota mendatang. Menurutnya, melalui keterlibatan mahasiswa dan dosen dalam program Bawaslu Mengajar, pengawasan pemilu tidak lagi semata menjadi tanggung jawab lembaga negara, melainkan juga tanggung jawab moral masyarakat sipil.

"Pintu kami terbuka lebar bagi Unhas untuk bersama-sama membicarakan masa depan demokrasi kita melalui forum-forum akademik maupun praktis," jelasnya.

Sementara itu, Dekan FISIPOL Unhas Phil Sukri menyampaikan apresiasi atas kehadiran Ketua Bawaslu Rahmat Bagja di kampus tersebut. Ia menegaskan bahwa kerja sama ini merupakan kelanjutan dari hubungan baik yang telah terjalin dan kini didorong agar lebih menyentuh seluruh jenjang birokrasi, mulai dari tingkat pusat hingga kabupaten/kota.

"Kita ingin kerja sama ini bukan sekadar formalitas, melainkan kerja sama yang berdampak bagi masyarakat dan kualitas demokrasi kita ke depan," ujarnya.