Bawaslu Jabar dan KPID Jabar Teken MoU Penguatan Literasi Penyiaran Digital

Subang - Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Barat dalam rangka memperkuat kolaborasi pengawasan informasi publik dan literasi penyiaran di era digital.

Penandatanganan kerja sama tersebut berlangsung dalam rangkaian acara “Nyemah Atikan Penyiaran” di Auditorium Lantai 17 Smart Building Universitas Komputer Indonesia, Kota Bandung, Rabu (20/5/2026).

Naskah kerja sama ditandatangani langsung oleh Ketua Bawaslu Jawa Barat, Zacky Muhammad Zam Zam, didampingi Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Jawa Barat, Nuryamah.

MoU Akbar yang diinisiasi KPID Jawa Barat tersebut mengusung tema “Ekosistem Penyiaran di Era Digital”. Kegiatan ini bertujuan membangun kesadaran publik terhadap pentingnya literasi media sekaligus memperkuat jejaring kolaborasi lintas sektor dalam meningkatkan kualitas penyiaran daerah.

Dalam forum tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, menyoroti pentingnya tanggung jawab lembaga dalam menyikapi keterbukaan informasi di tengah perkembangan teknologi digital.

“Satu, kita melakukan refleksi sebagai aktor penyiaran publik atau swasta punya tanggung jawab moral, mari kita refleksi, apa yang sudah dilakukan,” ujar Herman.

Ia menegaskan visi pembangunan “Jawa Barat Istimewa” menuntut seluruh sektor, termasuk penyiaran, mencapai standar kualitas dan kinerja yang optimal.

Selain refleksi, Herman juga mengajak seluruh pemangku kepentingan melakukan kontemplasi terhadap berbagai dinamika lokal hingga global yang berdampak langsung pada masyarakat Jawa Barat. Menurutnya, tantangan pengelolaan informasi kini semakin kompleks seiring pesatnya arus komunikasi digital.

“Ini masa modernisasi, komunikasi informasi terbuka. Mau dibawa kemana ini KPID, resolusinya,” tegas Herman.

Melalui kerja sama tersebut, Bawaslu Jawa Barat berharap pengawasan informasi publik, khususnya yang berkaitan dengan kepemiluan dan demokrasi, dapat berjalan lebih terintegrasi. Kolaborasi ini juga diharapkan memperkuat sinergi antara KPID, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan berbagai lembaga strategis lainnya dalam menciptakan ruang informasi digital yang sehat, edukatif, dan berkualitas.