Bawaslu Jabar Ajak Masyarakat Awasi Pemilu Melalui Forum Literasi Keterbukaan Informasi Publik

Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengajak seluruh elemen masyarakat untuk aktif mengawasi jalannya pemilu dan pemilihan melalui keikutsertaan dalam Forum Literasi Keterbukaan Informasi Publik Pengawasan Pemilu dan Pemilihan. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Bawaslu RI pada Minggu, 20 Juli 2025, di Kabupaten Bandung Barat.

Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Widodo Wuryanto, hadir langsung bersama jajaran pimpinan dan sekretariat Bawaslu Kabupaten Bandung Barat. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa forum ini bukan sekadar sarana sosialisasi hak atas informasi publik, namun juga wadah untuk memperkuat literasi digital di kalangan masyarakat.

“Forum ini menjadi sarana edukasi agar masyarakat, terutama pemuda dan mahasiswa, dapat memahami pentingnya keterbukaan informasi. Tujuannya jelas: mereka mampu menyaring informasi dan tidak ikut menyebarkan hoaks,” ungkap Widodo.

Widodo menambahkan, forum ini juga menjadi bagian dari upaya nasional untuk menangkal disinformasi dan ujaran kebencian di masa pemilu. Meski diakui pelaksanaannya masih terbatas karena kendala anggaran, Jawa Barat tetap terpilih sebagai salah satu lokasi pelaksanaan.

“Kami sadar akan keterbatasan anggaran, namun semangat kami tidak terbatas. Masyarakat berhak mengetahui informasi publik, dan harus memahami bagaimana pengawasan pemilu berjalan,” ujarnya.

Ia pun mendorong masyarakat untuk aktif dan bertanggung jawab dalam menggunakan haknya mengakses informasi melalui kanal resmi Bawaslu di semua tingkatan.

Senada dengan Widodo, Plh. Ketua Bawaslu Kabupaten Bandung Barat, Ridwan Raharja, menyambut baik pelaksanaan forum literasi ini di wilayahnya. Ia menilai kegiatan ini sejalan dengan semangat demokrasi yang menekankan transparansi dan partisipasi publik.

Sementara itu, Koordinator Tenaga Ahli Bawaslu Divisi PP Datin, Dr. Bachtia Beital, yang memberikan arahan sekaligus membuka acara, menegaskan bahwa forum literasi hadir sebagai respon atas seringnya terjadi kesalahpahaman di masyarakat terkait fungsi pengawasan pemilu dan maraknya berita bohong.

“Bawaslu harus menyampaikan informasi secara terbuka kepada publik sebagai wujud dari prinsip partisipasi. Secara filosofis, Bawaslu bekerja untuk kepentingan rakyat,” tegasnya.

Ia menambahkan, Bawaslu tidak hanya menjalankan fungsi pencegahan dan pengawasan, namun juga harus mendorong partisipasi masyarakat secara aktif dalam proses pengawasan pemilu.

Forum literasi ini diikuti oleh berbagai elemen masyarakat seperti tokoh agama, tokoh wanita, pemilih pemula, organisasi masyarakat (ormas), organisasi kepemudaan (OKP), serta tokoh masyarakat Kabupaten Bandung Barat. Tujuan utama kegiatan ini adalah meningkatkan pemahaman tentang keterbukaan informasi dalam pengawasan pemilu serta mencegah disinformasi menjelang pemilihan.