Bagja Ajak Mahasiswa Pilih Pemimpin Berdasarkan Rekam Jejak, Bukan Viralitas

Subang - Di tengah derasnya arus media sosial, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengingatkan mahasiswa agar tidak menentukan pilihan politik hanya berdasarkan popularitas dan viralitas. Menurutnya, demokrasi yang sehat membutuhkan pemilih yang mampu mengambil keputusan secara rasional berdasarkan informasi yang benar.

Hal tersebut disampaikan Bagja dalam Seminar Nasional Restorasi Substansi Demokrasi Indonesia yang diselenggarakan BEM FISIP Universitas Galuh di Auditorium Universitas Galuh, Ciamis, Rabu (10/6/2026).

Bagja menjelaskan bahwa demokrasi substansial tidak hanya ditentukan oleh terlaksananya prosedur pemilu, tetapi juga oleh kualitas pilihan rakyat. Ia menilai demokrasi Indonesia saat ini menghadapi tiga tantangan utama, yaitu krisis kredibilitas kandidat, tingginya biaya politik, serta disrupsi digital yang ditandai dengan maraknya hoaks, polarisasi, dan budaya politik berbasis viralitas.

“Pilihlah orang karena track record-nya, jangan hanya karena viral atau populer di media sosial,” ujar Bagja.

Menurutnya, tingginya biaya politik masih menjadi persoalan serius yang berpotensi mendorong praktik politik transaksional. Data Bawaslu mencatat terdapat 51 kasus tindak pidana politik uang pada Pemilu 2024 dan 18 kasus pada Pilkada 2024. Salah satu contoh terjadi di Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, dengan nilai satu suara yang mencapai lebih dari Rp16 juta.

Selain itu, Bagja menilai tantangan demokrasi semakin kompleks ketika disinformasi, hoaks, ujaran kebencian, dan konten viral lebih mudah memengaruhi persepsi publik dibandingkan rekam jejak, kapasitas, maupun integritas kandidat.

Sebagai upaya memperkuat demokrasi, Bawaslu mendorong transparansi digital pemilu, penguatan regulasi anti politik uang, pendidikan pemilih, serta keterbukaan data kandidat guna mendukung pengawasan partisipatif masyarakat.

Melalui penguatan literasi politik dan keterlibatan publik dalam pengawasan, Bagja berharap demokrasi Indonesia tetap menempatkan kedaulatan rakyat sebagai dasar utama pengambilan keputusan politik, bukan sekadar kekuatan uang maupun popularitas sesaat.