Puadi: Pengawasan Pemilu Harus Adaptif Hadapi Tantangan AI di Ruang Digital

Subang - Anggota Bawaslu RI Puadi menegaskan bahwa perkembangan artificial intelligence (AI) menghadirkan tantangan baru dalam menjaga kualitas demokrasi di Indonesia. Menurutnya, pengawasan pemilu harus mampu beradaptasi dengan dinamika ruang digital yang semakin kompleks agar tetap efektif menghadapi berbagai bentuk pelanggaran di era teknologi.

Hal tersebut disampaikan Puadi saat membuka kegiatan Bawaslu Campus Connect bertema "Generasi Digital, Demokrasi Transparan" di Universitas Nasional (Unas), Jakarta, Selasa (28/7/2026).

"Pengawasan pemilu tidak lagi cukup dilakukan hanya di lapangan, tetapi juga harus mampu menjangkau ruang digital yang semakin kompleks dan dinamis," ujar Puadi.

Puadi menjelaskan bahwa kemajuan teknologi digital telah memperluas akses masyarakat terhadap informasi, ruang penyampaian aspirasi politik, serta partisipasi dalam proses demokrasi. Namun, di balik manfaat tersebut, ruang digital juga menghadirkan tantangan berupa penyebaran hoaks, disinformasi, ujaran kebencian, manipulasi informasi, hingga pemanfaatan AI untuk menghasilkan konten yang semakin sulit dibedakan dari kenyataan.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Bawaslu terus melakukan transformasi kelembagaan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Berbagai sistem informasi dan layanan digital dikembangkan guna memperkuat fungsi pencegahan, pengawasan, penanganan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Puadi, transformasi digital diarahkan untuk mewujudkan pengawasan pemilu yang lebih profesional, transparan, akuntabel, dan berbasis data. Karena itu, keterlibatan perguruan tinggi dan generasi muda dinilai menjadi bagian penting dalam memperkuat demokrasi di era digital.

"Melalui program Bawaslu Campus Connect, Bawaslu ingin membangun ruang kolaborasi dengan dunia akademik, tidak hanya sebagai forum sosialisasi, tetapi juga sebagai wadah dialog, riset, inovasi, serta pengembangan berbagai solusi untuk memperkuat kualitas demokrasi Indonesia," tuturnya.

Ia berharap mahasiswa dapat mengambil peran sebagai agen literasi digital, pengawas partisipatif, sekaligus calon pemimpin yang mampu memanfaatkan teknologi secara bertanggung jawab dalam menjaga demokrasi.

"Teknologi hanyalah alat. Yang menentukan kualitas demokrasi tetaplah manusia yang menggunakannya, integritas yang menjaganya, serta partisipasi masyarakat yang mengawalnya," tegas Puadi.

Pada kesempatan yang sama, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Nasional, Aos Yuli Firdaus, mengajak mahasiswa menjadikan forum tersebut sebagai ruang untuk memperluas wawasan mengenai demokrasi, etika digital, dan pengawasan partisipatif.

"Semakin baik pemahaman kita terhadap demokrasi, etika digital, serta pengawasan partisipatif, semakin besar pula kontribusi yang dapat kita berikan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara," ujarnya.

Aos juga berharap sinergi antara Bawaslu dan Universitas Nasional terus berkembang melalui berbagai program akademik, penelitian, serta kegiatan edukasi yang melibatkan mahasiswa secara berkelanjutan. Menurutnya, kolaborasi tersebut penting untuk melahirkan generasi yang cakap secara digital, kritis dalam berpikir, serta memiliki komitmen menjaga demokrasi yang transparan dan berintegritas.