Penguatan SDM Jadi Fokus Bawaslu Hadapi Tahapan Pemilu dan Pemilihan 2027

Subang - Bawaslu menegaskan penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu prioritas dalam mempersiapkan organisasi menghadapi tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2027. Melalui Program Penguatan Kapasitas Kesekretariatan Bawaslu Tahun 2026, lembaga ini mendorong peningkatan kompetensi aparatur sekretariat sebagai fondasi pendukung pengawasan yang profesional dan adaptif.

Hal tersebut disampaikan Deputi Bidang Administrasi Bawaslu, La Bayoni, saat menutup Program Penguatan Kapasitas Kesekretariatan Bawaslu Gelombang I hingga III yang dilaksanakan secara daring, Rabu (8/7/2026).

Menurut Bayoni, sekretariat memiliki peran strategis sebagai unsur pendukung yang menentukan kelancaran pelaksanaan tugas pengawasan pemilu. Karena itu, peningkatan kapasitas aparatur harus dipersiapkan sejak masa non-tahapan agar organisasi memiliki kesiapan menghadapi dinamika penyelenggaraan pemilu mendatang.

"Peran sekretariat sangat penting sebagai unsur pendukung pengawasan. Terlebih, kita akan menghadapi berbagai persiapan menuju tahapan Pemilu dan Pemilihan 2027," ujar Bayoni.

Ia menjelaskan bahwa program penguatan kapasitas tersebut merupakan bagian dari perencanaan organisasi yang disusun secara sistematis untuk meningkatkan kompetensi aparatur kesekretariatan. Bayoni berharap seluruh peserta mampu mengimplementasikan pengetahuan yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

"Tantangan sesungguhnya adalah bagaimana mempraktikkan seluruh pengetahuan dan pengalaman yang telah diperoleh selama pelatihan ke dalam pelaksanaan tugas di unit kerja masing-masing," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Pusat Penelitian, Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan (Puslitbang) Bawaslu, Roy M. Siagian, menjelaskan bahwa materi pelatihan dirancang untuk memperkuat pemahaman peserta terhadap tugas dan fungsi organisasi.

Kurikulum yang diberikan meliputi perjalanan pemilu dan pengawasan pemilu di Indonesia, fasilitasi pengawasan, penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses, pemetaan kerawanan pemilu, pengembangan kompetensi SDM, hingga prinsip dan etika penyelenggara pemilu.

Menurut Roy, penguasaan materi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kompetensi aparatur sekaligus memperkuat peran sekretariat sebagai supporting system yang memberikan dukungan administratif maupun operasional bagi pelaksanaan tugas pengawasan.

Program Penguatan Kapasitas Kesekretariatan Bawaslu Tahun 2026 diikuti oleh 1.680 aparatur sipil negara (ASN) dari sekretariat Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Kegiatan dilaksanakan melalui metode blended learning, yang mengombinasikan pembelajaran mandiri dan pembelajaran jarak jauh dalam tiga gelombang pelaksanaan.

Melalui program ini, Bawaslu berharap lahir aparatur sekretariat yang semakin profesional, berintegritas, dan memiliki kompetensi untuk mendukung tata kelola organisasi yang efektif dalam mengawal penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang demokratis.