Nuryamah: Keberhasilan P2P Diukur dari Aksi Nyata Kader di Masyarakat

Subang - Keberhasilan program Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) tidak diukur dari banyaknya peserta yang lulus, melainkan dari sejauh mana para kader mampu menggerakkan masyarakat dan menjalankan pengawasan partisipatif di lingkungannya. Karena itu, setiap peserta diharapkan mampu menerjemahkan pengetahuan yang diperoleh menjadi aksi nyata setelah pelatihan berakhir.

Hal tersebut disampaikan Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat Nuryamah saat menutup kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) di Kabupaten Ciamis, Kamis (16/7/2026).

"Ketika penyelenggara bekerja tanpa ada jembatan informasi kepada masyarakat, publik akan menganggap Bawaslu tidak bekerja, padahal faktanya banyak kegiatan yang terus kami lakukan," ujar Nuryamah.

Ia menjelaskan, pengawasan pemilu tetap berlangsung meskipun belum memasuki tahapan penyelenggaraan. Pada masa nontahapan, Bawaslu terus melaksanakan pendidikan politik, pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), serta konsolidasi demokrasi bersama berbagai pemangku kepentingan.

Menurut Nuryamah, peserta P2P yang telah menyelesaikan pelatihan tidak lagi berada pada tahap belajar, tetapi telah memasuki fase berfungsi dan bergerak. Pada tahap tersebut, kader diharapkan mampu mengedukasi komunitas, mendorong partisipasi masyarakat, serta melaksanakan rencana tindak lanjut yang telah disusun selama pelatihan.

Data Bawaslu Provinsi Jawa Barat menunjukkan hingga saat ini telah terbentuk 1.975 kader melalui program Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) dan Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P). Sementara di Kabupaten Ciamis, telah lahir empat komunitas yang mulai memanfaatkan media sosial sebagai sarana edukasi dan penguatan pengawasan partisipatif.

"Jangan hanya membuat rencana tindak lanjut, tetapi pastikan ada output dan outcome yang dirasakan masyarakat melalui kerja nyata di komunitas masing-masing," tegasnya.

Meski demikian, Nuryamah mengakui tantangan terbesar setelah pelatihan adalah menjaga konsistensi para kader dalam menjalankan aktivitas edukasi secara berkelanjutan. Menurutnya, keberhasilan program sangat bergantung pada komitmen bersama untuk terus bergerak di tengah masyarakat.

Untuk itu, Bawaslu akan mendorong para kader mendokumentasikan setiap kegiatan, memperkuat jejaring dengan pemerintah daerah maupun komunitas, serta mengusulkan praktik-praktik baik yang berhasil dijalankan sebagai contoh bagi daerah lain melalui Bawaslu RI.

Melalui kader P2P yang aktif di lingkungan masing-masing, Bawaslu berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengawasan partisipatif semakin meningkat, sehingga kualitas demokrasi dapat terus dijaga sejak masa nontahapan menuju Pemilu 2029.