Lolly Suhenty Tekankan Empat Karakter Utama Kader Pengawas Partisipatif

Subang - Badan Pengawas Pemilihan Umum kembali menggelar Kick Off Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P). Dalam kegiatan tersebut, Anggota Bawaslu, Lolly Suhenty, menekankan pentingnya karakter kader pengawas partisipatif dalam mendukung pengawasan pemilu yang berintegritas.

Menurut Lolly, kader pengawas partisipatif harus memiliki kemampuan berpikir logis dan memahami aturan sehingga tidak bertindak di luar ketentuan hukum.

“Kedua karakter kader pengawas harus harus kritis, jadi berani mempertanyakan dan mencari tahu lebih jauh, karena yang dipertaruhkan demokrasi, jangan mengaku kader kalau kita nggak kritis,” tutur Lolly saat memberikan arahan di Halaman Bawaslu Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa (12/5/2026).

Selain logis dan kritis, Lolly menegaskan kader pengawas juga harus memiliki keberanian untuk menyuarakan gagasan dan temuan di lapangan. Ia menjelaskan bahwa kader P2P merupakan relawan yang memiliki peran penting dalam upaya pencegahan pelanggaran pemilu melalui penyampaian informasi kepada Bawaslu.

“Keempat, berdampak, kalau tidak berdampak buat masyarakat bukan kader namanya, kita harus hadir. Kalau semua kader bergerak dan berdampak nyata mengawasi secara nyata pasti Bawaslu sangat terbantu,” tegasnya.

Lolly berharap para kader pengawas partisipatif dapat menjadi aktor penting dalam menyukseskan penyelenggaraan pemilu serta mampu menginspirasi daerah lain untuk mengembangkan gerakan serupa.

“Harapan kami Kabupaten Tangerang bisa memotivasi menginspirasi semua pemerintah daerah untuk menginisiasi para kader partisipatif melakukan geliat yang sama,” ungkapnya.

Kegiatan Kick Off tersebut turut dihadiri Bupati Kabupaten Tangerang, Mochamad Maesyal Rasyid. Ia mengapresiasi langkah Bawaslu dalam melibatkan masyarakat melalui program Pendidikan Pengawas Partisipatif.

“Kita harus menjaga demokrasi kita dalam pagar-pagar demokrasi, saya yakin niatan baik dan positif dari para kader ini saya minta agar pemilu lima tahunan ke depan bisa berjalan dengan lancar,” kata Maesyal.

Program Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) sendiri telah menjadi program prioritas nasional hasil kerja sama Bawaslu dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Program tersebut dijadwalkan berlangsung di 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia secara luring dan daring mulai 12 Mei hingga Oktober 2026.