Komisi II DPR RI Apresiasi Bawaslu Raih Opini WTP, Dorong Penguatan Tata Kelola Keuangan

Subang - Komisi II DPR RI mengapresiasi Bawaslu atas keberhasilannya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Capaian tersebut dinilai sebagai wujud komitmen Bawaslu dalam meningkatkan kualitas tata kelola dan pelaporan keuangan negara.

Apresiasi tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) APBN Tahun Anggaran 2025 di Gedung DPR RI, Rabu (15/7/2026).

"Kami apresiasi berbagai upaya Bawaslu untuk mempertahankan opini WTP tersebut dengan meningkatkan kualitas pelaporan keuangan negara," ujar Zulfikar.

Selain memberikan apresiasi, Komisi II DPR RI juga mendorong Bawaslu untuk terus memperkuat pengelolaan keuangan negara berbasis kinerja. Menurut Zulfikar, setiap penggunaan anggaran perlu diukur secara jelas melalui capaian output, outcome, dan impact agar manfaat program dapat dirasakan secara optimal.

Ia menambahkan, penerapan mekanisme checks and balances juga perlu terus diperkuat guna memastikan tata kelola organisasi berjalan secara akuntabel serta meminimalkan potensi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara.

"Mekanisme ini dilakukan guna mencegah terjadinya penyimpangan, temuan berulang, dan kerugian negara, terutama pada program prioritas nasional maupun program yang berdampak langsung kepada masyarakat," jelasnya.

Dalam rapat tersebut, Komisi II DPR RI juga meminta Bawaslu segera menindaklanjuti seluruh temuan dan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan pengelolaan keuangan negara dilaksanakan secara tertib, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melalui penguatan tata kelola keuangan dan tindak lanjut atas rekomendasi BPK, diharapkan Bawaslu dapat terus menjaga akuntabilitas pengelolaan anggaran sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja lembaga dalam mendukung penyelenggaraan pemilu yang berintegritas.