Kawal Validitas Data Pemilih Semester I 2026, Bawaslu Jabar Sodorkan Rekomendasi Krusial di Rapat Pleno KPU

Subang - Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengawal Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Semester I Tahun 2026 yang diselenggarakan KPU Provinsi Jawa Barat di Bandung, Senin (6/7/2026). Dalam forum tersebut, Bawaslu menyampaikan hasil pengawasan lapangan sekaligus sejumlah rekomendasi untuk meningkatkan akurasi data pemilih.

Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat, H. Zacky Muhammad Zam Zam, menegaskan bahwa pengawasan terhadap PDPB merupakan bagian dari upaya menjaga validitas data pemilih sekaligus melindungi hak pilih masyarakat sebelum tahapan Pemilu dimulai.

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Hj. Nuryamah, mengungkapkan bahwa selama Semester I Tahun 2026, jajaran Bawaslu se-Jawa Barat telah melaksanakan uji petik terhadap 24.817 sampel pemilih.

"Kami tidak hanya mengawasi secara administratif, tetapi melakukan uji petik faktual. Hasilnya masih ditemukan ketidaksesuaian data yang perlu segera ditindaklanjuti KPU," ujar Nuryamah.

Berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu menemukan 1.095 ketidaksesuaian pada kategori pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS), 929 ketidaksesuaian pada kategori pemilih baru, serta 721 ketidaksesuaian pada Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB). Mayoritas ketidaksesuaian berasal dari data pemilih meninggal dunia, pindah domisili, dan pemilih yang belum memenuhi syarat usia.

Selain menyampaikan hasil pengawasan, Bawaslu juga mencatat adanya peningkatan jumlah pemilih di Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan hasil rekapitulasi, jumlah pemilih meningkat sebanyak 664.263 jiwa, dari 37.095.730 pemilih pada Semester II Tahun 2025 menjadi 37.759.993 pemilih pada Semester I Tahun 2026.

Dalam kesempatan tersebut, Bawaslu Provinsi Jawa Barat turut menyoroti tindak lanjut saran perbaikan yang telah disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota. Dari 24 kabupaten/kota yang menerima saran perbaikan, hingga pelaksanaan rapat pleno baru delapan kabupaten/kota yang telah menindaklanjutinya secara penuh.

Bawaslu Provinsi Jawa Barat berharap seluruh rekomendasi hasil pengawasan dapat segera ditindaklanjuti sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas daftar pemilih yang mutakhir, akurat, dan komprehensif. Data pemilih yang valid menjadi fondasi penting bagi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang berintegritas serta menjamin terpenuhinya hak konstitusional setiap warga negara.