Herwyn Soroti Pergeseran Politik Uang ke Ranah Digital

Subang - Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum, Herwyn J.H. Malonda, menyoroti pergeseran tren politik uang yang kini bertransformasi ke ranah digital. Herwyn menjelaskan praktik politik uang tidak lagi sekadar dilakukan melalui pembagian fisik di lapangan, tetapi mulai merambah ke medium nirtunai.

“Paradigma pergeseran politik uang misalnya medium transaksi yang tunai fisik sekarang sudah mulai berubah ke e-wallet, transfer saldo, aset digital,” ungkap dia saat menjadi narasumber diskusi kolaboratif bersama Koalisi Pewarta Pemilu dan Demokrasi (KPPDem) bertajuk “Pemilu Tanpa Uang Tunai, Solusi atau Ilusi” di Media Center Bawaslu RI, Jakarta, Rabu (6/5/2026).

Dia menambahkan, bentuk transaksinya semakin inovatif, mulai dari manipulasi aset alternatif, pemberian asuransi, transfer pulsa, hingga transaksi kripto. Herwyn menyebut pengawasan kini dititikberatkan pada pelacakan jejak digital, pengetatan validasi Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK), serta analisis aliran dana lintas entitas.

Atas kondisi tersebut, Herwyn menyatakan Bawaslu akan mendorong penguatan patroli siber dan menyiapkan unit khusus kesekretariatan untuk mencegah praktik politik uang. Ia juga berharap kewenangan Bawaslu dapat diperluas dalam mengakses data transaksi perbankan.

“Saya harap ada perluasan makna frasa ‘materi lainnya’ dalam undang-undang Pemilu yang mengatur larangan politik uang agar secara eksplisit mencakup transaksi elektronik seperti voucher digital dan pulsa,” jelas dia.

Ke depan, Herwyn mengusulkan penguatan ekosistem pengawasan terpadu dengan melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kementerian Komunikasi dan Digital, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Bank Indonesia.

“Kalau kita sama-sama secara masif menolak politik uang, kita yakin ke depan Pemilu kita akan berintegritas tanpa politik uang,” pungkas Herwyn.