Herwyn: Bawaslu Papua Barat Daya Harus Antisipasi Tantangan Geografis dan Perkuat Pengawasan

Subang - Anggota Bawaslu RI Herwyn J.H. Malonda meminta jajaran Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya mengantisipasi berbagai tantangan yang berpotensi memengaruhi pelaksanaan pengawasan pemilu, mulai dari kondisi geografis, keterbatasan infrastruktur komunikasi, dinamika politik lokal, hingga kerawanan sosial. Menurutnya, karakteristik wilayah Papua Barat Daya memerlukan strategi pengawasan yang berbeda agar tugas kelembagaan dapat berjalan secara optimal.

Hal tersebut disampaikan Herwyn saat memberikan arahan kelembagaan di Kantor Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya, Senin (13/7/2026).

Herwyn menjelaskan, kondisi geografis yang didominasi perbukitan, kepulauan, dan wilayah pedalaman sering kali menjadi kendala dalam mobilitas pengawasan di lapangan. Karena itu, setiap jajaran Bawaslu perlu menyusun langkah mitigasi yang sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing.

"Kita tidak bisa menggunakan cara kerja biasa di wilayah dengan karakteristik khusus seperti Papua Barat Daya. Keterbatasan sinyal internet dan akses jalan yang sulit harus diantisipasi dengan strategi mitigasi yang matang," ujarnya.

Menurutnya, kesiapan menghadapi tantangan tersebut menjadi bagian penting dari upaya menjaga efektivitas pengawasan sekaligus memastikan seluruh tahapan kepemiluan dapat diawasi secara optimal, meskipun berada di wilayah dengan akses yang terbatas.

Herwyn berharap seluruh jajaran Bawaslu Papua Barat Daya mampu menginternalisasi berbagai arahan strategis sebagai bekal menghadapi agenda pengawasan kepemiluan ke depan. Ia menekankan bahwa kualitas organisasi sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya.

"Dari manusia yang unggul lahir organisasi yang kuat. Dari organisasi yang kuat lahir pengawasan yang berkualitas. Dari pengawasan yang berkualitas lahir kepercayaan publik. Mari kita jaga demokrasi, untuk Indonesia yang lebih baik," tegasnya.

Sebagai penutup arahannya, Herwyn mengajak seluruh jajaran Bawaslu Papua Barat Daya menyepakati lima pilar komitmen kerja sebagai fondasi penguatan kelembagaan, yaitu menjaga integritas dalam setiap pengambilan keputusan, bekerja secara profesional dan disiplin, berorientasi pada capaian kinerja yang terukur, adaptif terhadap perubahan, serta memberikan pelayanan dengan tulus demi mewujudkan keadilan pemilu.

Melalui penguatan komitmen tersebut, Herwyn berharap Bawaslu Papua Barat Daya semakin siap menghadapi tantangan pengawasan di wilayah dengan karakteristik khusus sekaligus mampu menjaga kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan demokrasi yang jujur, adil, dan berintegritas.