Ferdinand: Pemeriksaan Kinerja BPK Jadi Momentum Perkuat Tata Kelola Bawaslu

Subang - Sekretaris Jenderal Bawaslu RI Ferdinand Eskol Tiar Sirait mengatakan pemeriksaan kinerja oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI harus dimanfaatkan sebagai momentum untuk memperkuat tata kelola dan kinerja kelembagaan. Menurutnya, pemeriksaan tersebut juga menjadi ruang bagi Bawaslu untuk memperoleh masukan dan rekomendasi guna meningkatkan akuntabilitas kinerja.

Hal tersebut disampaikan Ferdinand saat membuka Entry Meeting Pemeriksaan Pendahuluan Kinerja atas Pelaksanaan Kegiatan Non-Tahapan Pemilu Tahun 2025 dan Semester I Tahun 2026 di Kantor Bawaslu, Rabu (29/7/2026).

Ferdinand menjelaskan, Bawaslu memiliki peran strategis dalam mengawal demokrasi dan penyelenggaraan pemilu. Karena itu, pelaksanaan tugas tersebut perlu didukung tata kelola kelembagaan dan administrasi pemerintahan yang profesional, independen, serta akuntabel.

"Pemeriksaan kinerja ini tidak hanya dipandang sebagai bentuk evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan. Lebih dari itu, pemeriksaan kinerja merupakan kesempatan untuk memperoleh insight, masukan, dan rekomendasi yang konstruktif dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola serta kinerja kelembagaan Bawaslu," katanya.

Menurut Ferdinand, pemeriksaan kinerja juga merupakan bagian dari mekanisme check and balances dalam penyelenggaraan pemerintahan. Untuk itu, Bawaslu berkomitmen mendukung proses pemeriksaan secara terbuka, kooperatif, dan profesional agar dapat berjalan efektif serta menghasilkan rekomendasi yang bermanfaat bagi penguatan tugas dan fungsi lembaga.

Ia meminta seluruh satuan kerja terkait memberikan respons cepat terhadap setiap permintaan data maupun informasi dari tim pemeriksa. Ferdinand juga mengingatkan agar setiap hal yang membutuhkan klarifikasi segera dikomunikasikan secara terbuka.

"Saya mengharapkan seluruh satuan kerja terkait dapat memberikan respons yang cepat dan konstruktif terhadap setiap permintaan data maupun informasi dari tim pemeriksa. Apabila terdapat hal-hal yang perlu diklarifikasi, segera komunikasikan secara terbuka sehingga proses pemeriksaan dapat berjalan efektif dan lancar," tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Ferdinand turut menyinggung capaian Bawaslu yang telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 11 kali berturut-turut. Menurutnya, capaian tersebut patut diapresiasi, tetapi tidak boleh membuat jajaran Bawaslu berhenti melakukan pembenahan.

"Pencapaian WTP yang telah kami raih semoga tidak membuat kami lupa bahwa tata kelola keuangan selalu dinamis dan membutuhkan perbaikan setiap saat," ujarnya.

Ia berharap capaian tersebut menjadi motivasi bagi seluruh jajaran untuk terus menjaga sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola dan akuntabilitas kinerja lembaga.

Sementara itu, Kepala Subdirektorat Pemeriksaan I.C.2 BPK RI Ahdony Asfiansyah menjelaskan bahwa pemeriksaan pendahuluan tersebut tidak bertujuan semata-mata untuk menilai kepatuhan Bawaslu. Menurutnya, pemeriksaan lebih diarahkan untuk menghasilkan rekomendasi yang dapat memberikan manfaat bagi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Bawaslu.

"Sebetulnya pemeriksaan ini lebih memberikan manfaat bagi entitas yang diperiksa. Karena, nanti isinya rekomendasi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan di Bawaslu," ujarnya.

Ahdony berharap Bawaslu dapat memberikan informasi secara lengkap dan rinci selama proses pemeriksaan. Menurutnya, kelengkapan dan ketepatan informasi menjadi penting karena akan memengaruhi kesimpulan yang dihasilkan dalam pemeriksaan.

Entry meeting tersebut turut dihadiri Deputi Bidang Administrasi La Bayoni, Deputi Bidang Dukungan Teknis Yusti Erlina, Inspektur Utama Rini Wartini, serta jajaran pejabat eselon II Bawaslu.