Ferdinand: Pelantikan Pejabat Baru Bagian dari Penguatan Reformasi Birokrasi Bawaslu

Subang - Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Ferdinand Eskol Tiar Sirait, melantik lima pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan Bawaslu sebagai bagian dari upaya penguatan reformasi birokrasi lembaga.

Pelantikan tersebut berlangsung di Kantor Bawaslu, Jakarta, Selasa (26/5/2026).

Dalam sambutannya, Ferdinand menegaskan bahwa pengisian jabatan merupakan bagian dari ikhtiar reformasi birokrasi yang harus terus dilakukan dan disempurnakan secara berkelanjutan.

Menurutnya, masih terdapat 232 jabatan struktural di lingkungan Bawaslu yang belum terisi sehingga diperlukan upaya bersama untuk memenuhi kebutuhan organisasi melalui proses yang terbuka dan berbasis kompetensi.

“Kita mengundang siapa saja layaknya pengawasan partisipatif. Kita mengajak yang mau bergabung dan punya kompetensi untuk mengawasi bersama,” ujar Ferdinand.

Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan bahwa reformasi kelembagaan harus berjalan secara simultan dan terus-menerus agar organisasi semakin siap menghadapi tantangan pengawasan pemilu ke depan.

Ferdinand juga mengajak seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Bawaslu untuk bekerja secara kolaboratif dan saling mendukung dalam menjalankan tugas kelembagaan.

“Kami berharap kita bisa bahu membahu untuk saling mengisi dan mewujudkan tugas-tugas kelembagaan kita. Selamat bekerja semoga Bawaslu bisa semakin baik,” tegasnya.

Adapun pejabat yang dilantik adalah:

1. R. Paulus Agung Setiarso Fahik sebagai Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Yogyakarta.

2. Harmin sebagai Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Wakatobi.

3. Emponarta sebagai Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Muna.

4. Ata Tasihudin sebagai Kasubag Pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten Kuningan.

5. Andi Muhfi Zandi sebagai Kasubag Hukum, Humas, dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Bone.

Melalui pelantikan tersebut, Bawaslu berharap penguatan struktur organisasi dan pelayanan kelembagaan dapat berjalan lebih optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan pemilu dan pemilihan di seluruh Indonesia.