Cucu: Pengawasan Pemilu Harus Menjadi Gerakan Kolektif Masyarakat

Subang - "Pengawasan pemilu bukan hanya tugas penyelenggara, tetapi merupakan gerakan kolektif seluruh warga negara. Kualitas demokrasi sangat ditentukan oleh sejauh mana masyarakat ikut terlibat mengawasi setiap tahapan pemilu."

Hal tersebut disampaikan Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Subang, Cucu Kodir Jaelani, S.H., M.H., saat menyampaikan materi Teknis Pengembangan Gerakan Pengawasan Partisipatif dalam kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Tahun 2026 yang diselenggarakan di Kantor Bawaslu Kabupaten Subang, Selasa (23/6/2026).

Menurut Cucu, partisipasi masyarakat menjadi salah satu indikator penting dalam demokrasi. Masyarakat tidak hanya berperan sebagai pemilih, tetapi juga sebagai subjek pengawasan yang ikut memastikan seluruh tahapan pemilu berlangsung secara jujur, adil, dan demokratis.

"Semakin banyak masyarakat yang memahami dan terlibat dalam pengawasan, semakin kuat pula upaya menjaga integritas pemilu. Karena itu, pengawasan partisipatif harus terus dikembangkan sebagai gerakan yang hidup di tengah masyarakat," ujarnya.

Dalam pemaparannya, Cucu menjelaskan bahwa pengembangan gerakan pengawasan partisipatif dilakukan melalui berbagai bentuk kolaborasi antara Bawaslu dan masyarakat. Bentuk kolaborasi tersebut meliputi sosialisasi kepemiluan, Pendidikan Pengawas Partisipatif, forum warga, pojok pengawasan, kerja sama dengan perguruan tinggi, kampung pengawasan partisipatif, penguatan komunitas digital, hingga berbagai kegiatan edukatif lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah.

Ia menuturkan bahwa pengembangan pengawasan partisipatif tidak hanya bertujuan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam melakukan pengawasan, tetapi juga membangun kesadaran bersama agar pengawasan dilakukan sejak awal proses pemilu, bukan hanya pada hari pemungutan suara.

Selain itu, Cucu memaparkan bahwa pengawasan partisipatif perlu dibangun melalui sinergi berbagai elemen masyarakat, mulai dari tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, pemuda, mahasiswa, komunitas, hingga pemilih pemula. Dengan keterlibatan yang lebih luas, budaya pengawasan diharapkan tumbuh sebagai gerakan yang berkelanjutan.

"Orientasi pengawasan partisipatif tidak lagi sebatas mendukung demokrasi prosedural, tetapi diarahkan untuk memperkuat demokrasi yang lebih substantif melalui keterlibatan masyarakat secara aktif dan berkesinambungan," katanya.

Dalam materi tersebut, Cucu juga menjelaskan pentingnya perubahan paradigma dalam pengawasan partisipatif. Program pengawasan yang semula bersifat terbatas diarahkan menjadi gerakan yang lebih inklusif, kolaboratif, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Pendekatan pengawasan pun tidak hanya dilakukan saat tahapan pemilu berlangsung, tetapi sebelum, selama, hingga setelah pemilu selesai.

Sebagai implementasi pengembangan gerakan tersebut, Bawaslu mendorong pembentukan dan penguatan kader pengawas partisipatif, relawan digital, kampung pengawasan partisipatif, pojok pengawasan, serta kolaborasi dengan perguruan tinggi melalui berbagai program edukasi, penelitian, magang, seminar, dan pengabdian kepada masyarakat.

Namun demikian, Cucu mengakui bahwa pengembangan gerakan pengawasan partisipatif masih menghadapi sejumlah tantangan, di antaranya perbedaan pemahaman mengenai semangat voluntarisme, keterbatasan sumber daya, persepsi bahwa pengawasan merupakan pekerjaan berbayar, serta keterbatasan waktu dan kapasitas organisasi.

Menurutnya, tantangan tersebut menjadi alasan penting untuk terus memperkuat edukasi publik dan membangun kesadaran bahwa pengawasan pemilu merupakan tanggung jawab bersama seluruh warga negara.

Melalui kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif Tahun 2026, Bawaslu Kabupaten Subang berharap semakin banyak masyarakat yang terlibat aktif dalam gerakan pengawasan partisipatif. Dengan kolaborasi yang semakin kuat antara Bawaslu dan masyarakat, budaya pengawasan diharapkan tumbuh secara mandiri dan berkelanjutan sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemilu yang berintegritas.