Bawaslu Teken MoU dengan UMI, Dorong Kampus Jadi Ruang Edukasi Politik yang Sehat

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menandatangani nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) dengan Universitas Muslim Indonesia (UMI) yang mencakup kerja sama di bidang penelitian, pendidikan, dan pengabdian kepada masyarakat. Kerja sama ini diharapkan mampu memperkuat peran perguruan tinggi sebagai ruang edukasi politik yang sehat bagi mahasiswa.

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyampaikan harapannya agar kolaborasi tersebut dapat mendorong kampus menjadi wadah pembelajaran politik yang substantif dan berorientasi pada penguatan demokrasi.

“Ke depan, perlu dirumuskan mekanisme agar aktivitas kampanye di kampus benar-benar menjadi sarana pendidikan politik yang esensial, bukan sekadar ruang kontestasi,” ujar Bagja saat penandatanganan MoU di Auditorium Al Jibra, Makassar, Senin (12/1/2025).

Sebelumnya, dalam kuliah umum bertema Transparansi Pemilu, Akuntabilitas Negara, dan Penguatan Demokrasi Konstitusional, Bagja menyoroti tiga tantangan utama yang saat ini mendominasi lanskap politik nasional. Pertama, perkembangan ekosistem digital yang membuat seluruh tahapan pemilu semakin bergantung pada sistem teknologi informasi, seperti Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) dan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap).

Kedua, dominasi pemilih muda yang mencapai lebih dari 60 persen dari total pemilih nasional dan merupakan kelompok digital native. Ketiga, ancaman manipulasi konten berbasis kecerdasan buatan (deepfake) yang berpotensi mengganggu asas pemilu yang jujur dan adil.

Selain tantangan digital, Bagja juga menyoroti praktik politik uang yang masih menjadi persoalan serius dalam penyelenggaraan pemilu. Ia menyebut adanya temuan kasus ekstrem, seperti pada Pilkada Barito Utara dengan nilai satu suara mencapai Rp16 juta, serta laporan dana kampanye nol rupiah yang menjadi fokus pengawasan Bawaslu.

“Kondisi tersebut menjadi perhatian serius kami untuk memastikan integritas pemilu tetap terjaga,” tegasnya.

Sementara itu, Rektor UMI Hambali Thalib menyampaikan bahwa kehadiran Bawaslu di lingkungan kampus merupakan peristiwa intelektual yang penting. Menurutnya, demokrasi tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis pemungutan suara, tetapi juga menyangkut nilai moral dan tanggung jawab kekuasaan.

“Demokrasi adalah tentang bagaimana kekuasaan diawasi dan dipertanggungjawabkan agar tetap berpihak kepada rakyat,” ujar Hambali.

Ia juga menyebut Bawaslu sebagai benteng moral konstitusi dalam memastikan negara tidak abai terhadap potensi penyimpangan kekuasaan.