Bawaslu Kabupaten Subang Gelar Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila 2025

Subang - Dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila yang jatuh pada 1 Juni, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Subang melaksanakan upacara bendera pada Senin, 2 Juni 2025. Upacara berlangsung secara khidmat di halaman kantor Bawaslu Kabupaten Subang dan diikuti oleh seluruh jajaran Kesekretariatan Bawaslu Kabupaten Subang.

Upacara dipimpin oleh Cucu Kodir Jaelani, selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Subang, yang bertindak sebagai pembina upacara. Dalam amanatnya, beliau membacakan pidato resmi dari Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang menekankan pentingnya penguatan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Hari Lahir Pancasila merupakan momentum reflektif bagi kita semua untuk memperkuat komitmen kebangsaan serta memperdalam pemahaman dan pengamalan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari," ujar Cucu.

Dengan mengusung tema “Memperkokoh Ideologi Pancasila Menuju Indonesia Raya”, upacara ini dilaksanakan berdasarkan Surat Edaran Ketua Bawaslu Nomor 27 Tahun 2025. Dalam edaran tersebut diatur pelaksanaan upacara secara serentak di seluruh tingkatan Bawaslu se-Indonesia.

Usai upacara, Bawaslu Kabupaten Subang melanjutkan kegiatan dengan menggelar rapat internal yang dipimpin oleh Gamal Putu Manggala (Anggota Bawaslu Kabupaten Subang). Rapat tersebut membahas pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik Bawaslu Kabupaten Subang, sebagai bentuk komitmen berkelanjutan dalam memperkuat peran Bawaslu Kabupaten Subang di tengah masyarakat.

Sebagai bagian dari peringatan, Bawaslu Kabupaten Subang juga mengibarkan bendera Merah Putih selama dua hari berturut-turut, yakni pada 1 dan 2 Juni 2025, sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai kebangsaan dan semangat Pancasila.

Meskipun tahun ini tidak terdapat tahapan Pemilu maupun Pemilihan, semangat penguatan nilai-nilai kebangsaan tetap menjadi bagian penting dari langkah kelembagaan Bawaslu Kabupaten Subang dalam menjaga netralitas, integritas, serta penguatan peran pengawasan dalam demokrasi Indonesia.