Bawaslu Jabar Perkuat Keterbukaan Informasi, Dorong Tata Kelola Data Terintegrasi

Subang - Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat terus memperkuat komitmen dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik yang transparan dan akuntabel. Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Data dan Informasi yang diikuti jajaran koordinator divisi serta sekretariat Divisi Data dan Informasi Bawaslu kabupaten/kota se-Jawa Barat secara daring, Kamis (30/4/2026).

Koordinator Divisi Humas, Data, dan Informasi Bawaslu Jawa Barat, Muamarullah, menyampaikan bahwa pengelolaan data terintegrasi menjadi elemen penting dalam meningkatkan kepercayaan publik sekaligus memitigasi potensi sengketa informasi.

Ia menegaskan, capaian sebagai Bawaslu Provinsi Informatif peringkat pertama pada 2025 harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas layanan informasi. “Keterbukaan informasi adalah wujud nyata bahwa Bawaslu merupakan lembaga yang terbuka. Pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP) tidak boleh lagi dipandang sebatas rutinitas administratif Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) semata, melainkan tanggung jawab institusional kita bersama,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Sekretariat Bawaslu Jawa Barat, Widodo Wuryanto, menekankan bahwa kualitas pelayanan informasi publik mencerminkan kredibilitas lembaga. Ia menginstruksikan agar pengelolaan DIP ditransformasikan menjadi sistem kerja yang aktif, dinamis, dan berkelanjutan.

“Publik menilai kredibilitas lembaga melalui sejauh mana transparansi dan akurasi informasi yang kita sajikan. Langkah utamanya adalah memastikan seluruh Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan sinkronisasi menyeluruh antara dokumen fisik dan digital, serta memutakhirkan klasifikasi informasi secara berkala,” jelasnya.

Sebagai langkah penguatan sistem, setiap divisi diminta menunjuk person in charge (PIC) khusus data dan dokumentasi. Penunjukan ini ditujukan agar setiap unit kerja lebih proaktif dalam menyuplai pembaruan data kepada PPID setelah pelaksanaan kegiatan.

Dalam aspek teknis, Bawaslu Jawa Barat juga mendorong percepatan digitalisasi arsip melalui standardisasi penamaan file dan klasifikasi dokumen. Pemanfaatan teknologi informasi, seperti optimalisasi cloud storage dan dashboard monitoring pada situs resmi lembaga, akan menjadi pusat kendali informasi pengawasan ke depan.

Widodo optimistis, melalui kolaborasi lintas divisi, budaya kerja berbasis data dapat terbangun secara kolektif. “Data adalah aset berharga lembaga. Dengan SOP yang berjalan baik, Bawaslu Jawa Barat akan selalu siap menghadapi monitoring informasi dan terus memberikan pelayanan prima bagi masyarakat luas,” pungkasnya.