Bawaslu Jabar–KOPRI PMII Perkuat Sinergi, Dorong Pengawasan Partisipatif dan Isu Gender

Subang - Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat menerima audiensi pengurus Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri (KOPRI) Pengurus Koordinator Cabang (PKC) Jawa Barat di Bandung, Senin (27/4/2026). Pertemuan tersebut membahas perluasan pengawasan partisipatif, penanganan kekerasan politik berbasis gender, serta mitigasi kerawanan demokrasi di era digital.

Ketua KOPRI PKC PMII Jawa Barat menyampaikan bahwa kehadiran organisasinya bertujuan menegaskan komitmen perempuan dalam mengawal proses demokrasi secara langsung. Ia menekankan pentingnya ruang aktualisasi perempuan untuk siap memimpin di masa depan dengan berlandaskan nilai kesetaraan dan keadilan gender.

"Kami berharap dapat berperan langsung untuk demokrasi ke depannya, bukan hanya berperan di luar pagar," ujarnya.

Selain isu keperempuanan, KOPRI juga menyoroti ruang pengawasan yang dinilai belum optimal, yakni pemantauan aspek ekologi atau dampak proses elektoral terhadap kelestarian lingkungan.

Kabid Advokasi KOPRI PKC PMII Jawa Barat menambahkan, rencana Nota Kesepahaman (MoU) dengan Bawaslu diharapkan tidak hanya bersifat administratif, tetapi dapat diimplementasikan dalam praktik keseharian. Menyikapi masifnya disinformasi, KOPRI juga menginisiasi pembentukan Woman Digital Democracy Task Force sebagai garda pengawasan di ruang digital.

KOPRI turut menegaskan bahwa kekerasan politik berbasis gender masih menjadi ancaman nyata. Oleh karena itu, kehadiran posko pengaduan hingga tingkat akar rumput dinilai krusial sebagai bentuk perlindungan sekaligus keberpihakan terhadap perempuan.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Zacky Muhammad Zam Zam, mengapresiasi berbagai inisiatif yang disampaikan KOPRI. Ia menilai gagasan tersebut sejalan dengan arah penguatan kelembagaan Bawaslu, khususnya dalam mendorong partisipasi masyarakat.

Terkait keterlibatan perempuan, Zacky menekankan bahwa pendekatan ke depan tidak lagi sekadar kuantitas, tetapi harus mengarah pada kualitas partisipasi yang lebih substantif.

"Kabar baiknya, dalam pilkada kemarin tim fasilitasi pengawasan siber di Jawa Barat menjadi salah satu yang paling produktif dalam menemukan kasus di media sosial," ungkap Zacky.

Ia juga menegaskan bahwa pada masa non-tahapan, Bawaslu terus memperkuat konsolidasi dengan berbagai elemen masyarakat sipil. Menurutnya, kontribusi gagasan dari kalangan mahasiswa menjadi penting dalam merumuskan strategi pengawasan yang adaptif.

Sementara itu, Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Jawa Barat, Nuryamah, menyambut positif rencana kerja sama tersebut. Ia memastikan penandatanganan MoU akan dilaksanakan bertepatan dengan pelantikan pengurus KOPRI PKC PMII Jawa Barat pada 1 Mei mendatang.

Nuryamah berharap kolaborasi ini dapat segera diimplementasikan, termasuk dengan melibatkan kader KOPRI dalam pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB). Dalam kesempatan itu, ia juga menyosialisasikan penggunaan Sistem Informasi Pengawasan Daftar Pemilih (Siwasdatif) guna mendukung efektivitas pengawasan di lapangan.