Bawaslu Jabar–DPRD Perkuat Sinergi, Antisipasi Sengketa Parpol dan Kerawanan Data Pemilih

Subang - Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat memperkuat sinergi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat guna memitigasi potensi sengketa verifikasi partai politik serta menekan kerawanan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB). Kolaborasi lintas lembaga ini disepakati dalam audiensi resmi di Kantor DPRD Jawa Barat, Selasa (28/4/2026).

Ketua Bawaslu Jawa Barat, Zacky Muhammad Zam Zam, menyampaikan bahwa hasil pengawasan PDPB pasca-penetapan triwulan pertama 2026 menunjukkan peningkatan data yang signifikan. Untuk menjaga validitas, Bawaslu Jabar terus memberikan saran perbaikan sekaligus mengoptimalkan inovasi Sistem Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Partisipatif (Siwasdatif) guna menampung tanggapan masyarakat secara daring.

Selain itu, pengawasan juga difokuskan pada pemutakhiran data partai politik melalui aplikasi Sipol KPU sebagai langkah mitigasi dini terhadap potensi kendala verifikasi. Zacky menegaskan, Bawaslu Jabar bahkan melakukan pendekatan langsung ke partai politik untuk memastikan pembaruan data berjalan optimal sejak awal tahapan.

Fokus lain diarahkan pada penguatan program Pengawasan Partisipatif (P2P), khususnya dalam meningkatkan literasi demokrasi bagi pemilih pemula. Mengingat dominasi pemilih muda di Jawa Barat, strategi edukasi dinilai perlu dilakukan secara intensif meski masih dalam masa non-tahapan pemilu.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Jawa Barat, Buky Wibawa, mengapresiasi langkah proaktif Bawaslu. Ia menekankan pentingnya akurasi data keanggotaan partai politik agar tidak terjadi pencatutan nama yang dapat merugikan masyarakat secara administratif.

“Saya sangat mendukung adanya agenda pendidikan politik, khususnya untuk pemilih pemula, agar tingkat partisipasi tidak menurun,” ujarnya.

Dukungan juga disampaikan Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Iwan Suryawan, yang menilai edukasi politik harus dilakukan secara berkelanjutan dan terintegrasi dengan KPU serta Kesbangpol, termasuk untuk mengantisipasi perubahan regulasi ke depan.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Acep Jamaludin, mendorong percepatan pendidikan politik bagi generasi muda sebagai kunci peningkatan kualitas kepemimpinan melalui proses politik yang transparan dan berkualitas.

Dari sisi teknis, Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Jabar, Harminus Koto, menjelaskan bahwa kunjungan langsung ke partai politik bertujuan mengidentifikasi dan menyelesaikan potensi persoalan sejak dini, sekaligus memberikan pemahaman terkait mekanisme penanganan pelanggaran.

Audiensi ini ditutup dengan komitmen bersama untuk memperkuat program pendidikan politik serta mendukung kelancaran operasional pengawasan melalui sinergi kelembagaan, termasuk pengawalan proses administrasi dukungan hibah dari pemerintah daerah agar fungsi pengawasan tetap berjalan optimal.