Bawaslu Jabar Dorong Penguatan Demokrasi Berbasis Data dalam Rapat Koordinasi IDI

Subang - Upaya memperkuat demokrasi berbasis data mengemuka dalam rapat koordinasi Tim Kelompok Kerja (Pokja) Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Jawa Barat yang digelar di Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Jawa Barat, Rabu (6/5/2026).

Forum tersebut menegaskan pentingnya menjadikan angka indeks demokrasi tidak sekadar sebagai capaian statistik, tetapi juga sebagai dasar dalam merumuskan langkah konkret untuk memperbaiki kualitas demokrasi di daerah.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat mendorong penggunaan data kerawanan pemilu sebagai rujukan dalam penyusunan kebijakan. Pendekatan tersebut dinilai mampu membaca pola persoalan demokrasi secara lebih terukur dan berkelanjutan.

Anggota Bawaslu Jawa Barat, Nuryamah, menyampaikan bahwa pengukuran indeks dilakukan dengan mengacu pada pengalaman pemilu sebelumnya.

“Data lima tahun terakhir, termasuk isu media sosial dan netralitas, menjadi dasar analisis,” ujarnya.

Ia menegaskan, data tersebut perlu ditindaklanjuti melalui strategi pencegahan yang tepat sasaran.

“Tujuannya bukan sekadar memetakan, tetapi memastikan perbaikan nyata pada proses demokrasi,” katanya.

Dalam forum tersebut, Bawaslu Jawa Barat mencatat terdapat 503 perkara pelanggaran pemilu dan 364 perkara pada pemilihan. Data tersebut menjadi pijakan untuk memperkuat pengawasan serta pendidikan politik bagi masyarakat.

Sekretaris Bakesbangpol Jawa Barat, Rumondang Rumapea, menilai kolaborasi lintas lembaga menjadi faktor penting dalam penguatan demokrasi.

“IDI adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya satu lembaga,” ujarnya.

Meski demikian, forum juga menyoroti tantangan yang muncul akibat kompleksitas wilayah serta keberagaman sosial dan politik di Jawa Barat. Perbedaan karakteristik daerah dinilai membutuhkan pendekatan yang lebih spesifik dan adaptif.

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat, Margaretha Ari Anggorowati, memastikan dukungan analisis data yang lebih rinci dalam penyusunan indeks demokrasi.

“Kami akan membuka indikator agar setiap pihak tahu apa yang harus diperbaiki,” ujarnya.

Ke depan, pembahasan teknis setiap indikator akan dilakukan guna mempercepat langkah intervensi dan memastikan kebijakan yang disusun lebih tepat sasaran serta berdampak langsung terhadap penguatan demokrasi di Jawa Barat.